Implementasi e-Court Didukung 7 Bank Pemerintah

Jakarta: Tujuh bank milik pemerintah akan berpartisipasi sebagai pengelola pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment). Komitmen tersebut tertuang dalam nota kesepahaman dan persiapan penandatanganannya antara tujuh bank plat merah itu dengan Mahkamah Agung (MA).

Ketujuh bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Tabungan Negara.

Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjohasoyo, S.H., M. Hum mengatakan, kerja sama ini dianggap penting dilakukan. Menurutnya, langkah itu sebagai bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembayaran perkara. 

“Kerja sama ini kita perlukan agar e-court mudah diaplikasikan dan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pembayaran biaya perkara,” kata Pudjoharsoyo, dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Agustus 2018.

Aplikasi e-court secara garis besar meliputi tiga aspek, yakni pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment), pemanggilan sidang dan penyampaian dokumen secara elektronik (e-summons).

Mekanisme e-payment memungkinkan masyarakat pencari keadilan untuk melakukan pembayaran perkara dengan menggunakan fasilitas internet banking, mobile banking, sms banking, maupun melalui teller tanpa harus ke pengadilan. Sedangkan penentuan berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan sebagai panjar biaya perkara akan ditaksir secara elektronik melalui fasilitas e-SKUM.

Dilihat dari lingkup pengaturan biaya perkara, maka e-payment tersebut bukan hanya menyangkut pembayaran yang dilakukan oleh pihak berpekara ke pengadilan, tetapi juga pengembalian sisa panjar perkara kepada pencari keadilan saat terdapat kelebihan (sisa) setelah ada putusan.

889 Unit Organisasi Pengadilan akan Terapkan E-Court

Di bagian lain, Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa dalam waktu satu tahun kedepan, 804 unit organisasi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, agama dan tata usaha negara akan menerapkan e-court. Jumlah ini masih ditambahkan dengan 85 unit organisasi pengadilan baru yang akan diresmikan dalam waktu dekat.

Untuk itu, lanjut Pudjoharsoyo, penandatanganan Nota Kesepahaman itu harus segera dilaksanakan. Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penadatanganan Perjanjian Kerjasama yang lebih detil dan operasional. 

“Meski demikian, waktu penandatanganan sendiri masih dikonsultasikan dengan dan menunggu persetujuan pimpinan Mahkamah Agung,” ungkap dia.

Selain itu, Pudjoharsoyo berpesan agar bank-bank dapat menyesuaikan dengan sistem di Mahkamah Agung. Sehingga masyarakat dapat menggunakan perbankan mana saja.

“Dan dapat terlayani dengan standar pelayanan yang tidak berbeda,” ujar dia.

(ROS)

DAFTAR SBOBET Id/ akun/ account anda di Master Agen Sbobet Resmi IDHOKI Indonesia Online Terbaik Terpercaya Terbesar dan Mainkan Live Sport Bola Casino Online Seperti Roullete Sicbo, CS LiveChat Kami Akan Membantu Cara Daftar Sbobet Dengan Tahapan Yang Sangat Mudah, Cepat & Aman.