Ayam ‘Dimusnahkan’, Harga Telur Bakal Kembali Meroket?

JAKARTA – Asosiasi peternak ayam menyarankan anggotanya untuk melakukan tindakan afkir (penyingkiran) ayam sekitar 15%

Menurut Presiden Peternak Layer Nasional Ki Musbar Mesdi, langkah ini diambil sebagai solusi sementara, menyusul perkembangan harga telur yang terus turun di tingkat peternak. Namun langkah ini menimbulkan konsekuensi potensi penurunan pasokan telur dari peternak pada Oktober 2018 hingga 20%, sehingga harga akan naik.

BERITA TERKAIT +

“Sejak awal September, saya sudah imbau agar segera melakukan afkir, daripada tersandera utang”, ujar Ki Musbar Mesdi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Baca Juga: Harga Telur Ayam Meroket, Ini Fakta Menariknya

Musbar menambahkan, untuk menjaga keseimbangan pasokan, afkir difokuskan pada ayam-ayam produktif.“Dengan begitu, pasokan tetap bisa dijaga karena ayam-ayam yang belum dan mulai bertelur masih ada,” katanya.

 Kemendag Ubah Aturan Harga Acuan Ayam dan Telur

Permintaan telur diperkirakan mulai beranjak naik menjelang akhir tahun, setelah sempat rendah karena memasuki masa bulan suro. Konsumsi telur pada Desember bisa naik sekitar 5%-10% dibandingkan hari normal.

Sebelumnya asosiasi peternak ayam layer mengeluhkan melonjaknya harga jagung dan pakan ternak, yang membuat terdongkraknya biaya pokok produksi (BPP) telur.

“Harga telur di konsumen itu sekitar Rp23-Rp24 ribu per kg. Tapi di peternak dengan BPP Rp21 ribu per kg hanya bisa jual Rp15 ribu per kg,” ungkap Musbar.

 Baca Juga: Perjalanan di Balik Harga Telur Ayam yang Meroket

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita mengatakan, penurunan harga telur di tingkat peternak karena kelebihan pasokan. Padahal pada saat yang sama biaya produksi juga tinggi akibat harga bibit ayam (Day Old Chicken/ DOC) dan pakan yang tinggi.

 Pasokan Berkurang, Harga Telur Ayam di Aceh Naik Sepekan Terakhir

Terkait upaya memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak, I Ketut meminta kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dapat memanfaatkan lahan-lahan pemerintah yang masih belum produktif untuk ditanami jagung.

“Penanaman jagung ini bisa juga dilakukan oleh BUMD, sehingga dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar,” ucapnya.

(dni)