Bupati Bekasi Dinonaktifkan dari Ketua DPD Golkar

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily – MI/M Irfan.

Jakarta: Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya mengambil langkah tegas terkait penetapan tersangka pada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Neneng menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. 

“Partai Golkar prihatin atas ditetapkannya saudari Neneng Hasanah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan keterlibatan suap proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 Oktober 2018. 

Golkar mempersilakan KPK memulai proses penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Selama proses hukum, Neneng dinon-aktifkan sementara dari kepengurusan partai. 

“Partai Golkar memberikan sanksi yang tegas, yaitu menon-aktifkan saudara Neneng Hasanah Yasin dari kepengurusan Partai Golkar, sesuai dengan Pakta Integritas yang telah ditandatangani para kepala daerah,” tegas dia. 

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.
 
(Baca juga: Uang Rp1 Miliar Disita dari OTT di Bekasi)

Bersama Neneng dan Billy, penyidik juga ikut menetapkan tujuh tersangka lain. Mereka yakni, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT), serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Dalam kasus ini, Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga telah menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahap.

Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya sebanyak Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.

(REN)