Defisit APBN 2018 Capai Rp200,2 Triliun di September

JAKARTAKementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2018 sebesar Rp200,2 triliun atau sekitar 1,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun defisit disumbang oleh penerimaan negara sebesar Rp1.312,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.512,6 triliun hingga akhir September 2018.

Baca Juga: Menteri Keuangan soal Tahun Politik: Harus Waspada dan Jaga Ucapan

BERITA TERKAIT +

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, defisit APBN tersebut lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 2% atau Rp272 triliun.

Defisit APBN dibandingkan periode yang sama tahun lalu turun hampir Rp72 triliun sendiri dari keseluruhan defisit tahun lalu. sehingga realisasi sampai September itu defisitnya hanya 1,35% jauh dari tahun lalu yang 2% dari PDB,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Menkeu Sri Mulyani: Dengan UU PNBP Pemerintah Bisa Pangkas 70.000 Tarif Kementerian atau Lembaga 

Dengan demikian, keseimbangan primer hingga 30 September 2018 dalam posisi defisit Rp2,4 triliun. Lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp99,2 triliun.

“Realisasi APBN di 2018 posisi September ini, keseimbangan keseluruhan masih sangat baik. Keseimbangan primer tahun lalu Rp99,2 triliun drop ke Rp2,4 triliun di tahun ini. Itu suatu perbaikan dari sisi APBN kita,” jelasnya.

Baca Juga: Jurus Kemenkeu Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Secara rinci, pendapatan negara yang sebesar Rp1.312,3 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan yang terkumpul Rp1.305,9 triliun atau sudah 69,0% dari target dalam APBN 2018. Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 281,4 triliun atau 102,2% dari target, serta penerimaan hibah sebesar Rp6,4 triliun atau 538,6% dari target.

Menkeu Sri Mulyani: Dengan UU PNBP Pemerintah Bisa Pangkas 70.000 Tarif Kementerian atau Lembaga 

Adapun untuk belanja negara yang sebesar Rp1.512,6 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat sebanyak Rp938,8 triliun atau 64,5% dari target. Kemudian dari transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp573,8 triliun atau 74,9% dari target.

(kmj)