Kediaman Billy Sindoro Digeledah

Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Penggeledahan berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

“Saat ini tim KPK sedang lakukan penggeledahan di rumah tersangka BS (Billy Sindoro),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Tercatat hingga kini, sudah empat lokasi yang digeledah penyidik. Ketiga lokasi lain itu yakni kantor dan rumah dinas Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yason (NHY), kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, serta kantor PT Lippo Karawaci Tbk di Menara Matahari, Tangerang, Banten.

Baca juga: Mobil dan Uang Disita Terkait Suap Meikarta

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Bersama Neneng dan Billy, penyidik juga ikut menetapkan tujuh tersangka lain. Mereka di antaranya, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Baca juga: KPK Sarankan Proyek Meikarta Dihentikan

Dalam kasus ini, Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga telah menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.

Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya sebanyak Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.

Atas perbuatannya, Billy, Taryadi, Fitra, dan Hendry selaku pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Neneng Hasanah, Jamaludin, Sahat, Dewi, dan Neneng Rahmi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf s atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.‎

(HUS)